PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. LA UDO bin LA OFU;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Desa Wakalambe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton dengan luas ± 8.075 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Baubau-Kapontori;
• Sebelah Timur berbatas dengan Saluran Irigasi dulunya milik LA AMI /WD. NURNIA;
• Sebelah Selatan berbatas dengan WD. NURNIA dulunya WA HASIFA;
• Sebelah Barat berbatas dengan Koperasi Karya Warida (aset Desa Wakalambe) sebelumnya dengan WA DAWA (istri dari LA MAEZU);

Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh Para Penggugat atas dasar Warisan dari orang tuannya yang bernama LA UDO bin LA OFU;

1. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan enggan untuk meyerahkan, dan mengembalikan tanah objek sengeketa kepada Para Penggugat adalah merupakan tindakan yang bersifat Perbuatan Melawan Hukum, Tidak Sah menurut hukum, dan sangat merugikan Para Penggugat;
2. Menyatakan Hukum segala surat-surat yang dibuat dan terbit diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi  maupun pembuatannya adalah Tidak Sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Hukum Sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu lewat bantuan aparat Keamanan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau enggan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraahct van gewijshde);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR  :

“Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.