Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
58/Pid.Sus/2026/PN Psw 1.SAHRIR, S.H., M.H.
2.AYUDYA PRATIWI, S.H.
3.SURYA INRI NUARI, S.H.
1.ANCAS BIN EDI
2.ANWAR BIN KOKUE
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Senin, 20 Apr. 2026
Klasifikasi Perkara Lain-Lain
Nomor Perkara 58/Pid.Sus/2026/PN Psw
Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 20 Apr. 2026
Nomor Surat Pelimpahan B-744/P.3.18 /Eku.2/04/2026
Penuntut Umum
NoNama
1SAHRIR, S.H., M.H.
2AYUDYA PRATIWI, S.H.
3SURYA INRI NUARI, S.H.
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1ANCAS BIN EDI[Penahanan]
2ANWAR BIN KOKUE[Penahanan]
Advokat
Anak Korban
Dakwaan

---------- Bahwa Terdakwa I ANCAS Bin EDI dan Terdakwa II ANWAR Bin KOKUE pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 sekitar pukul 17.40 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2026, bertempat di perairan Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada koordinat 5° 16' 31.6'' S 122° 14' 25.6'' E, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buton yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang disubsidi dan/atau yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah,

--------  Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 20 huruf d Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Pihak Dipublikasikan Ya